BERIKAN KEPASTIAN KETERSEDIAAN LAHAN PERKEBUNAN

KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM minta  kepada Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI agar memberikan ruang yang cukup proposional dan kepastian ketersediaan lahan perkebunan.

Menyusun kebijakan lintas sektoral (Kehutanan dan Perkebunan) yang dapat mendukung program pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Demikian antara lain materi Pembahasan  Bupati Kapuas HM Mawardi , tentang “ Kepastian Ketersediaan Lahan Untuk Perkebunan” pada Workshop  Nasional Perkebunan Berkelanjutan sebagai Penggerak Ekonomi Wilayah, di Palace Ball Room Boutique Hotel Aquarius Palangka Raya, Jum’at (9/12).

Selanjutnya dijelaskan HM Mawardi, masalah ketersediaan lahan, pertama mengacu pada Peta RTRWP Kalteng Tahun 2003, ketersediaan lahan cukup memadai untuk perkebunan seluas 675.444 hektar (37.87 %).

Sedangkan bila mengacu pada SK Menhut Nomor 292/Menhut-II/2011, ketersediaan lahan/Hutan Produksi Konservasi (HPK) hanya 140.334 hetkar (7,87 %) dan menempuh mekanisme pelepasan kawasan hutan. Belum memadai untuk pengembangan Perkebunan Besar Swasta (sawit).

Kemudian kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 397.658 (22,30%) untuk pengembanagan pertanian dan kebun rakyat.

Kondisi riil saat ini kata HM Mawardi, antara lain pengguna kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sejak tahun 2003 mengacu pada Perda  Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng.

“Terhadap perkebunan swasta sawit yang sudah berjalan, dapat diberikan peluang melanjutkan pembangunan perkebunan dengan ramah lingkungan,” pinta HM Mawardi.

Menilai perkebunan yang telah berjalan secara komprehensif/menyeluruh dengan mengutamakan azas manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Memberikan kepastian hukum berinvestasi kepada investor.

Workshop  Nasional tersebut dilaksanakan  Direktorat Jenderal Perkebunan.

Bertujuan, memberikan kotribusi pemikiran kongkrit tentang konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi wilayah yang ideal dan dapat dioperasionalkan.

Menyamakan dan menyatukan persepsi stakeholders (pemangku kepentingan) dalam melaksanakan pembangunan perkebunan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi wilayah.

Peserta Workshop terdiri dari penentu kebijakan ( Bupati/Walikota, Pejabat Kementerian terkait dan Dinas terkait), akademisi/pakar/peniliti, perbankan, pelaku usaha dan kalangan umum.(Humas)