KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

KUALA KAPUAS – Peran pemerintah daerah dinilai sangat penting daerah bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan terutama  sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah. Sasaran pembangunan nasional dapat dipastikan tidak akan tercapai apabila tidak ada kesertaan pemerintah daerah.

Demikian disampaikan oleh Asisten III Setda Kapuas Drs Johansyah saat memberikan pembekalan dihadapan ratusan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kuala Kapuas, Selasa (8/11) pagi.

Menurutnya kebijakan Pemkab Kapuas dapat tergambar dalam visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas. Visi yang dimaksud adalah bersama membangun ekonomi kerakyatan berbasis pada agribisnis dan agroindustri menuju Kapuas yang Amanah (Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh).

Kemudian untuk misi pembangunan terdapat delapan prioritas yakni bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, sumber daya manusia, pemerintahan yang baik dan bersih. Lalu bidang keagamaan, sosial politik dan budaya, pengelolaan lingkungan hidup serta sistem informasi dan pariwisata.

“Dalam melakukan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu pada visi dan misi sehingga diharapkan apa yang ingin dilakukan bisa dicapai secara maksimal,” terang Johansyah.

Lebih jauh dijelaskan bawa perencanaan dan pengganggaran pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pemerintah daerah harus berdasarkan pendekatan berbasis kinerja sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kemudian pentingnya optimalisasi pengendalian pembangunan secara terencana dan terpadu agar perencanaan pembangunan menghasilkan indikator kinerja yang jelas, terukur dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah akan berhasil apabila didukung penuh oleh seluruh masyarakat, faktor kepemimpinan yang visioner dan memiliki karakter membangun, dukungan manajemen pemerintahan yang baik.

Lalu efektivitas organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah dan adanya orientasi sistem nilai untuk maju termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai. (humas)