ROMBONGAN KOMISI V DPR RI KUNJUNGI KAPUAS

KUALA KAPUAS – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalteng. Tercatat tiga daerah yang menjadi fokus kunjungan yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas serta bertemu dengan jajaran Pemprov Kalteng. Kunjungan dimulai sejak tanggal 4 hingga 6 November 2010.
Dalam kunjungan ke Kabupaten Kapuas, Jumat (5/11) siang rombonga Komisi V disambut langsung oleh Bupati Kapuas HM Mawardi beserta unsur muspida.

Pertemuan berlangsung di Rujab Bupati Kapuas Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan sejumlah Kementerian yang bermitra dengan Komisi V turut mendampingi.
Rombongan Komisi V di pimpin oleh Ketua Tim Muhidin M Said (Golkar). Kemudian anggota tercatat Chairul Anwar (PKS), Usman Jafar (PPP), M.Toha (PKB), Arifinto (PKS),  Gunadi Ibrahim (Gerindra), Sunartoyo (PAN), Noorhasanah (PPP) dan Lasaros (PDIP).
Pada pertemuan tersebut Bupati Kapuas HM Mawardi berkenan menyampaikan paparan tentang kondisi Kabupaten Kapuas. Mulai dari jumlah penduduk, visi misi, pertumbuhan ekonomi serta potensi pembangunan. Tak ketinggalan juga dipaparkan rencana Pembangunan Pelabuhan Batanjung.
Khusus masalah pembangunan Pelabuhan Batanjung, Bupati menjelaskan pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Kapuas telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan lahan, ganti rugi seluas 300 Ha, detail engineering design, master plan, da feasibility study.
Kemudian Biaya pembebasan lahan dan sertifikasi      Rp999.900.000,-. Lalu biaya persiapan lahan seluas 300 Ha Rp.    111.000.000.000, biaya konstruksi Rp250.687.748.840, dengan total biaya Rp362.687.648.840.
“Dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas Pelabuhan Batanjung dan dilihat dari kemampuan APBD Provinsi dan
Kabupaten tentunya tidak akan mampu untuk membiayai pembangunan terserbut, untuk itu diharapkan dukungan APBN minimal 40 persen,” terang Bupati.
Usai paparan, salah satu anggota dewan Usman Jafar menanyakan soal Pembangunan Pelabuhan Batanjung khususnya masalah pembebasan lahan serta kondisi alur pelabuhan. “Jangan sampai dikemudian hari menjadi masalah khususnya pembebasan lahan. Kemudian persyaratan teknis pelabuhan juga harus dilengkapi seperti study kelayakan,” kata mantan
Gubernur Kalbar ini.
Sementara itu Ketua Tim Muhidin M Said juga mengingatkan Pemkab Kapuas untuk mempersiapkan secara matang rencana Pembangunan Pelabuhan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar dana yang nantinya akan dikucurkan untuk pembangunan tersebut tidak sia-sia.
“Kedatangan kami kesini selain bertatap muka dengan jajaran Pemkab Kapuas juga kami lakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.
Disamping itu kami juga akan turun ke lapangan untuk melihat secara langsung pembangunan yang akan dan sedang dilakukan khususnya dana yang bersumber dari APBN,” terang Muhidin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V.
Perlu diketahui kata Muhidin, Komisi V bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian Badan Meteorologi
dan Geofisika, Badan SAR Nasional serta Penanganan Lumpur Sidoarjo.
Menanggapi hal tersebut Bupati mengatakan mengatakan masalah pembebasan lahan menjadi perhatian khusus dirinya. Sebab Mawardi mengaku masalah pembebasan lahan sering kali bersentuhan dengan masalah hukum. “Saya tidak ingin jika sudah tidak menjabat sebagai Bupati tersangkut masalah pembebasan lahan seperti yang sering saat ini dialami oleh sejumlah kepala daerah,” kata Mawardi.
Usai melakukan pertemuan rombongan Komisi V melakukan kunjungan lapangan. Tercatat empat lokasi yang di kunjungi. Lokasi pertama melihat langsung pengolahan air baku PDAM di Palingkau, lalu peninjauan lokasi perumahan swadaya yang dibiayai oleh Kementerian PU di Handel Bere.
Kemudian melihat jalan negara trans Kalimantan poros selatan tepat di tikungan maut Maluen.  Lalu mengunjungi rencana pembangunan jalan menuju Pelabuhan Batanjung di Basarang Km 3 tepat di depan Pabrik Pupuk Organik milik Perusahaan Daerah Panunjung Tarung.