TRIWULAN I REALISASI FISIK CAPAI 23 PERSEN

PALANGKA RAYA – Target pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2010 pada Triwulan I berhasil mencapai target sesuai petunjuk Gubernur Kalteng. Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Tingkat Provinsi Kalteng, Rabu (14/4) siang di Aula Bappeda Provinsi Kalteng, Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan menyebutkan realisasi fisik mencapai 23,39 persen dan keuangan 19,98 persen dari total APBD Kapuas Rp711.485.619.803,98.

Realisasi ini ucap Suraria Nahan terdiri dari belanja tidak langsung sebesar     Rp397.860.656.803,98 dengan  realisasi  fisik sebesar 30 persen dan keuangan  sebesar Rp102.328.565.500,- atau sebesar 25,72 persen. Kemudian belanja langsung sebesar Rp313.625.563.000,- dengan realisasi fisik sebesar 15 persen dan keuangan sebesar Rp39.854.832.240,- atau sebesar 12,25 pesen.

”Selanjutnya dari rekapitulasi keseluruhan sumber dana yaitu APBD kabupaten (termasuk didalamnya DAK, dana penguatan desentralisasi fiskal, dana sharing PNPM), tugas pembantuan, PNPM mandiri perdesaan dan infrastruktur perdesaan  maka total alokasi dana  sebesar Rp764.362.397.803,98 dengan  realisasi fisik sebesar 22,09 persen dan keuangan sebesar Rp142.183.397.740 atau sebesar 18,60 persen,” kata Wabup dihadapan Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran yang memimpin jalannya Rakordal.

Diakhir penjelasannya Wabup menyampaikan beberapa kesimpulan yang menyangkut realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2010.

Tercatat 3 kesimpulan yang diambil yakni untuk percepatan pelaksanaan program/kegiatan khususnya pengadaan barang dan jasa SKPD kabupaten sudah diinstruksikan untuk melakukan percepatan proses lelang dan kelengkapan administrasi lainnya dalam Triwulan II TA 2010.

Kedua diharapkan Bappeda Provinsi Kalteng dapat segera menyampaikan daftar rekapitulasi kegiatan yang dilaksanakan SKPD Provinsi TA 2010 di Kabupaten Kapuas yang mencantumkan lokasi kecamatan dan desa sebagai bahan monitoring pemerintah kecamatan. Permohonan  tersebut sudah  disampaikan pada  bulan Februari  2010  yang  lalu.

Kesimpulan terakhir yakni Balai Satuan Wilayah Sungai Kalimantan II dalam melaksanakan kegiatannya agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Dinas PU) sehingga tidak ada kegiatan yang tumpang tindih sasaran pembangunan.

Pada saat menghadiri kegiatan Rakolda Provinsi, Wabup didampingi oleh sejumlah Kepala SKPD Kabupaten Kapuas. Diantaranya Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian TPH, Kepada Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup serta sejumlah Pejabat Eselon III. (*)