DUBES AUSTRALIA DAN MENHUT CANANGKAN DESA MODEL REDD

KUALA KAPUAS – Desa Katunjung dijadikan pusat percontohan program uji coba pelaksanaan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) melalui program Kalimantan Forest Climate Partnership(KFCP) di Kabupaten Kapuas. Selain Desa Katunjung terdapat pula Desa Mantangai Hulu, Kalumpang, Sei Ahasdan Tumbang Muroi yang masuk wilayah Kecamatan Mantangai. Kemudian terdapat pula satu desa Petak Puti di Kecamatan Timpah.

Pencanangan desa model REDD dilakukan langsung oleh Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, Dubes Australia Gregory Laurence Moriarty, Gubernur Kalteng yang diwakili Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran serta Bupati Kapuas HM Mawardi dengan melakukan penandatangan prasasti di Desa Katunjung, Kamis (15/9) pagi.

Dalam kunjungan kerja ini selain tampak rombongan pejabat dari Kementeria Kehutanan dan Dubes Australia, juga hadir pula Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan, Kepala SKPD Provinsi Kalteng serta dari Kabupaten Kapuas.

Sebelum tiba di Desa Katunjung rombongan Menhut, Dubes Australia, Wagub dan Bupati Kapuas menempuh perjalanan dari Kota Palangka Raya menggunakan helikopter super puma milik Susi Air dan mendarat di Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai tepatnya base camp PT Kapuas Tunggal Persada (KTP).

Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan jalur air menggunakan speedbout untuk menuju Desa Katunjung yang menjadi pusat kegiatan acara. Disini rombongan disambut dengan acara adat pontong pantan yang dipandu oleh tokoh adat setempat.

Dalam sambutannya Bupati Kapuas HM Mawardi mengatakan dari uji coba pembibitan 1,2 juta pohon yang telah dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2011 ini pada tujuh desa dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 9 ribu ribu jiwa untuk coba pembayaran pengurangan emisi sebagai imbal jasa pengelolaan lingkungan melalui kegiatan pembibitan dan penanaman.

Masyarakat telah menerima insentif sebesar Rp635 juta pada bulan Juni 2011 dan sebesar Rp785 rupiah pada bulan Agustus 2011 dan alokasi anggaran yang akan dibayar sebagai insentif yang akan diterima masyarakat untuk kegiatan pembibitan dan penaman sampai dengan Maret 2012 sebesar Rp6 milar.

Selanjutnya dari kegiatan pembibitan tersebut telah menyerap tenaga kerja masyarakat sebanyak 1.684 tenaga kerja dari ke tujuh desa lokasi kegiatan KFCP. Jumlah tersebut tidak termasuk masyarakat yang bekerja di luar kegiatan penaman dan pembibitan seperti penyedia jasa transportasi, pedagang makanan atau minuman, bahan penunjang kerja dan lain-lain yang merupakan multiflier effect dari kegiatan-kegiatan tersebut.

”Dengan demikian maka indikator keberhasilan kegiatan KFCP tidak hanya dinilai semata-mata dari indikator keberhasilan pengurangan emisi karbon, melainkan juga keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” terangnya.

Sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan dan eksploitasi sumber daya alam; keniscayaan hubungan ini sangat jelas, yaitu masyarakat melakukan pembukaan lahan atau eksploitasi sumber daya alam didorong oleh pemenuhan kebutuhan hajat hidup.

Oleh karena itu agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara siginifikan kegiatan pemberdayaanmasyarakat merupakan bagian terpenting dari demonstration activity dan menjadi syarat mutlak agar program kerja yang dilaksanakan dapat berkesinambungan dan merasa dimiliki oleh masyarakat.

Sementara itu Menhut Zulkipli Hasan menyampaikan keinginannya untuk membantu masyarakat melalui program kebun bibit rakyat (KBR) masing-masing desa Rp50 juta untuk 50 ribu bibit tanaman. ”Selain bibit dimaksud Kementerian Kehutanan juga akan memberikan biaya tanam dan pemeliharaan. Artinya kawasan ini akan dikelola oleh masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengurangan emisi,” terang Zulkifli.

Bahkan pada kesempatan itu Menhut juga mengatakan pihaknya tidak akan lagi memberikan izin menebang hutan pasalnya hal tersebut dapat merusak lingkungan. ”Dulu pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan dilakukan oleh perusahaan namun sekarang kebijakan pemerintah pengelolaan lahan atau hutan harus dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan membuat hutan tamanan rakyat,’ ungkapnya.

Ditempat yang sama Dubes Australia Gregory Laurence Moriarty mengatakan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang telah bersama-sama membuat komitmen dalam membuat desa REDD.

Disela kegiatan juga dilakukan tanya jawab dengan masyarakat dan tokoh adat setempat terkait program yang dilakukan oleh KFCP. Usai kegiatan kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pembibitan tanaman di Dusun Tumbang Mangkutup yang dilakukan oleh warga. Disini rombongan juga menyempatkan menanam pohon. (humas)