SECARA UMUM FRAKSI DPRD SETUJUI PERUBAHAN APBD 2011

KUALA KAPUAS – Secara umum seluruh fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas menyetujui perubahan APBD 2011 yang diajukan oleh eksekutif. Hal itu tergambar dalam jawaban pemerintah daerah terhadap terhadap fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna ke-4 masa sidang III tahun 2011, Rabu (12/10) pagi.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Robert L Gerung bersama Wakil Ketua DPRD H Asrani dengan dihadiri oleh anggota DPRD, Sekda Kapuas Nurul Edy, Kepala SKPD serta unsur Forkominda Kabupaten Kapuas.

Dalam jawabannya Bupati Kapuas HM Mawardi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada pimpinan dan anggota fraksi-fraksi pendukung dewan, atas pemandangan umum yang disampaikan pada rapat paripurna ke 3 masa persidangan III tahun sidang 2011 pada tanggal 10 oktober 2011 yang lalu.

Saat menjawab pemandangan umu dari Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungannya kepada pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan saat sekarang dan tahun-tahun yang akan datang.

“Saya juga sepakat, bahwa untuk mencapai tujuan bersama diperlukan dorongan dan peran aktif dari semua pihak untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas,” terangnya.

Kemudian menanggapi pemandangan umum Fraksi Golkar yang dalam pemandangan umumnya, tergambar telah memahami sepenuhnya pengajuan rancangan perubahan APBD APBD.

Beberapa hal yang disinggung oleh Fraksi Golkar, bahwa dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2011 masih sangat tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau silpa, maka dapat disampaikan bahwa silpa tahun anggaran 2010 hasil audit BPK-RI sebagian telah digunakan dalam APBD murni tahun anggaran 2011, dan sebagian digunakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2011.

Ini memang menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan kita semua, agar dapat mengoptimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan terhadap silpa dan dana perimbangan dapat dikurangi.

Terhadap pandangan umum Fraksi PPP, Bupati menjelaskan  mengenai kecermatan adaptasi asumsi ekonomi makro nasional kepada asumsi makro lokal, yang diharapkan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi saja.

Maka dapat dijelaskan bahwa  peran data indikator makro ekonomi daerah sangat penting dan strategis, karena  sebagaimana kita ketahui produk domestik regional bruto atau pdrb merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah.

Beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi PAN dalam rangka peningkatan pendapatan daerah akan menjadi perhatian pemerintah daerah terutama peningkatan pelayanan perijinan, pemanfaatan aset-aset daerah, juga transparansi penerimaan daerah.

Dari sisi belanja fraksi partai amanat nasional mengharapkan peningkatan mutu hasil pertanian dan menghindari gagal panen dengan meng-aktifkan tenaga penyuluh pertanian, kita sangat sependapat dengan hal tersebut, karena kita berkeinginan mempertahankan kapuas sebagai lumbung padi utama di kalimantan tengah, dan kedepan produksi pertanian harus terus kita tingkatkan.

Lalu menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan tentang itu sumber-sumber penerimaan harus kita perjuangkan, tidak hanya peningkatan pendapatan asli daerah saja, tetapi juga dana-dana transfer dari pemerintah, baik dari dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan menyampaikan data-data yang tepat dan akurat kita berharap mendapatkan alokasi dana untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Kapuas.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Gerakan Peduli Daerah terkait kenaikan target pendapatan yang hanya 8,98 persen, perlu disampaikan bahwa kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan target pendapatan pada dana perimbangan, serta adanya alokasi dana penyesuaian yang merupakan bagian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan dari sisi pendapatan asli daerah kenaikan target pendapatan sebesar 0,56 persen. Dan apabila kita meninjau realisasi pendapatan daerah sampai pada saat pengajuan nota keuangan rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2011 masih telah mencapai 83,37 persen, dan realisasi pad sebesar 77,74 persen, untuk itu masih diperlukan kerja keras untuk memenuhi realisasi dari target yang telah ditentukan. (humas)