KAPUAS JADI CONTOH PROGRAM KELUARGA HARAPAN

KUALA KAPUAS – Pada tahun anggaran 2010 ini Kabupaten Kapuas merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalteng yang terpilih dan mendapat kepercayaan untuk melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat.

Sebab, tahun ini Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya merupakan pilot project bagi kabupaten lain yang nantinya akan mendapat giliran program keluarga harapan ini.

Hal ini dikatakan Bupati Kapuas HM Mawardi saat Acara Penyerahan Secara Simbolis Dana Manfaat Program Keluarga Harapan Kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) di Kabupaten Kapuas, Kamis (23/12) pagi di Aula Kantor Bappeda.

Menurut Bupati, dampak jangka panjang yang diharapkan dari program ini adalah suatu upaya untuk memutus rantai kemiskinan dengan jalan membantu para rumah tangga sangat miskin untuk meningkatkan status

kesehatan ibu dan kecerdasan anak-anak yang orang tuanya belum mencukupi taraf hidupnya.
“Bantuan peogram keluarga harapan ini mekanismenya sangat berbeda dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pada tahun-tahun yang lalu.

Bantuan ini merupakan bantuan bersyarat,” kata Bupati. Dengan demikian tidak semua yang dikategorikan orang miskin mendapat bantuan dana ini akan tetapi yang mendapat bantuan ini harus memenuhi
kriteria yang dipersyaratkan.

Contoh kriteria yang dimaksud adalah ibu hamil dan menyusui yang diharapkan dapat lebih intensif mengunjungi lembaga-lembaga pelayanan kesehatan seperti posyandu , polindes dan puskesmas.
Kemudian dalam keluarga RTSM tersebut memiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) usia 7 s/d 15 tahun. Dan pendidikan SMP usia 16 s/d 18 tahun, anak anak dari RTSM yang penerima dana manfaat dari program PKH berkewajiban hadir di sekolah minimal 85 persen setiap bulan

“Dengan persyaratan persyaratan tersebut PKH diharapkan akan membantu terciptanya generasi penerus yang lebih baik. Dan dalam pelaksanaan
program ini tentunya memerlukan kekompakan antar dinas/instansi teknis
terkait,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Bupati meminta agar service provider yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan beserta seluruh jajarannya dapat lebih meneliti keaktifan para ibu hamil apakah sudah menjalankan pemeriksaan
kandungannya secara rutin di posnyandu/puskesmas. Serta apakah para siswa penerima program telah aktif masuk sekolah.

Lebih lanjut dijelaskan untuk keberhasilan pelaksanaan program ini yang tidak kalah pentingnya adalah tidak terlepas dari dukungan dan keaktifan para tenaga sarjana pendamping yang ditugaskan di
masing-masing kecamatan yang diharapkan selalu mendeteksi keaktifan
para peserta program.

Jangan sampai para pendamping tidak mengerti keadaan RTSM di wilayahnya atau para pendamping tidak pernah ada di wilayah kerjanya akan tetapi saya percaya bahwa seluruh pendamping yang ditugaskan di
Kabupaten Kapuas memiliki dedikasi yang baik.

Apabila ada permasalahan di daerah agar di koordinasikan lebih dahulu ditingkat kecamatan dan secara berjenjang ke unit pelaksanaan program keluarga harapan tingkat kabupaten yang sekretariatnya
berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas.

Sebab semua kegiatan akan diteruskan laporannya kepada pusat melalui unit pelaksanan program keluarga harapan provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Kalteng.

Sementara itu Ketua Tim Koordinasi Teknis PKH, Rahmadi Muan dalam aporannya menyebutkan pada bulan Juni 2010 data RTSM dari Kementerian Sosial c/q Biro Pusat Statistik Kapuas (8 kecamatan) sejumlah 5.468

RTSM. Data tersebut merupakan data eks BLT tahun 2007. Namun setelah dilakukan validasi data oleh tim pendamping, ternyata yang memenuhi syarat hanya 2,776 RTSM.

“Khusus untuk Kabupaten Kapuas pembayaran awal kepada RTSM akan dilaksanakan hari ini dan secara simbolis akan diserahkan oleh Bupati Kapuas,” kata Rahmadi yang juga menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial.