PEMKAB KAPUAS TINDAK LANJUTI HASIL RAKER GUBERNUR

KUALA KAPUAS – Hasil Rapat Kerja (Raker)  Gubernur Kalteng dengan Bupati/Walikota  se Kalteng  dan Kepala SKPD terkait , Senin (9/8) di Palangka Raya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas , Selasa (10/8) di aula Bappeda Kuala Kapuas.

Diikuti Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan,Dipl,ATP,ST, Sekda Drs.H.Nurul Edy,M.Si, para Staf Ahli Bupati Kapuas, Asisten,  Kepala SKPD, Instansi vertikal, Camat se Kabupaten Kapuas dan Kabag Setda Kab.Kapuas.

Pada kesempatan itu Bupati Kapuas Ir.HM Mawardi MM mengatakan ketika ada instruksi dalam melaksanakan tugas kepresidenan , maka itu juga merupakan bagian kewajiban kita , dari Presiden , Gubernur, Bupati , Camat ,  Lurah dan Kepala Desa adalah satu kesatuan.

Hasil Raker itu sangat penting, karena HM Mawardi menilai kita sekarang adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengemban tugas, membangun bangsa dan negara. Sejauhmana pertanggung jawaban tugas yang telah dilaksanakan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, hasil rapat Presiden dengan Gubernur  dan Gubernur Kalteng degan Bupati/Walikota se Kalteng , antara lain  tentang hubungan perekonomian daerah , perekonomian nasional dan perekonomian global, bahwa kita harus memahami bagaimana untuk mengantisifasi keadaan ekonomi makro, dari tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional.

Diharapkan adanya sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyiapan dan penyerapan anggaran.

Kemudian bagaimana APBN yang sehat, agar belanja Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu bagaimana efektivitas , ketepatan waktu , ketepatan sasaran merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan.

Mengoptimalkan semakin cepat kita melaksanaan kegiatan , maka dampak terhadap  pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu juga dapat dirasakan , terang HM Mawardi.

Bagaiamana keuangan daerah yang akutabel, efesien , efektif dan transparan maka perlu diambil langkah-langkah singkronisasi APBN dan APBD.

Uang APBD juga diharapkan harus mengutamakan belanja untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur.

Meningkatkan sinergi antara program nasional dengan program daerah dalam rangka efektifitas APBD.

Melaksanakan revitalisasi Musrenbang sebagai instrumen koordinasi dan harmonisasi dalam mensinergikan program dan anggaran antara pusat dan daerah.jelas HM Mawardi.

Pada kesempatan itu ,  disampaikan paparan dari Kepala Bappeda Kapuas, Kadis Perindagkop dan UKM, Kepala BPMD , Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas, Bulog, dan PLN Cabang Kuala Kapuas