PERTEMUAN ANGGOTA DPRD KALTENG SEMPAT MEMANAS

KUALA KAPUAS – Reses anggota DPRD Provinsi Kalteng di Kabupaten Kapuas sempat memanas.  Ini setelah anggota DPRD Dapil V (Kapuas dan Pulang Pisau) ini melakukan tatap muka dengan Pemkab Kapuas, anggota DPRD Kapuas, tokoh masyarakat, ormas serta LSM yang ada di Kabupaten Kapuas.

Pertemuan ini berlangsung di Aula Bappeda Kapuas, Senin (2/5) dari siang hingga sore hari dipimpin oleh Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan. Memanasnya pertemuan tersebut setelah dilakukan sesi tanya jawab antara peserta yang hadir dengan anggota DPRD Kalteng.

Sejumlah pertanyaan bermunculan dari sejumlah peserta yang menuding oknum anggota DPRD Kalteng selalu melontarkan pernyataan pedas di salah satu media harian yang terbit di Kota Palangka Raya. Mereka mempertanyakan hal tersebut.

Nordiansyah dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII) Kabupaten Kapuas yang mempertanyakan pernyataan anggota DPRD Kalteng Punding LH Bangkan terkait dengan statemen yang mengatakan Kabupaten Kapuas  khususnya di daerah hulu mengalami kemunduran. Bahkan terkesan tidak diurus Pemkab Kapuas.

“Kami yang hadir disini ingin tahu mengapa dikatakan kemunduran, apa indikator-indikatornya?,” ucap Nordiansyah. Kemudian dikatakan pula ada anggota DPRD Kapuas yang melakukan reses fiktif ke wilayah Kecamatan Pujon dan Sei Hanyo. “Mohon ini dijelaskan pula,” ungkap Nordiansyah.

Ditempat yang sama Manli SH dari LSM Patriot Bangsa juga menilai tanggapan oknum anggota DPRD Kalteng selalu menyudutkan Pemkab Kapuas. Dalam berita tersebut juga menyatakan, investor yang masuk di Kapuas ini bisa menyengsarakan masyarakat.

“Saya selaku masyarakat dan saya sudah beberapa kali ke Pujon ataupun ke Sei Hanyo, saya mendengar masyarakat bangga, merasa bahagia karena ada pekerjaan. Bagaimana bisa menyenggsarakan?,” kata Manli penuh tanda tanya.

Sementara itu anggota DPRD Kapuas Yulius Nou mengaku keberatan dengan pernyataan oknum anggota DPRD Kalteng, bahwa anggota DPRD Kapuas ke Pujon dan Se Hanyo melakukan kunjungan kerja fiktif. “Saya selaku mantan birokrat, tidak senang yang namanya fiktif “ tegas Yulius.

Dia minta hal seperti ini tidak terulang, mari kita kerjasama yang baik. “ Bapak-bapak kan terpilih dari Kabupaten Kapuas , masa Kapuas di obok-obok,” tutur Yulius.

Kemudian   Hasanudin Rusman SH dari ormas Islam meminta kedepan,  kepada anggota DPRD Kalteng Dapil V supaya jangan berpolimik di koran. “Mari kita sama-sama membangun Kabupaten Kapuas ini” , katanya.

Menanggapi hal tersebut anggota DPRD Kalteng Punding LH Bangkan membantah pernyataannya di salah satu media harian yang terbit di Kota Palangka Raya tentang  fiktif tim reses DPRD kapuas yang pernah mendapat Surat Perintah Jalan (SPJ) ke Kecamatan Kapuas Hulu dan Kapuas Tengah . “Ini adalah pernyataan dari koran sendiri, saya akan klarifikasi ke media tersebut, “ tegas Punding.

Kemudian terkait dengan kemunduran di daerah hulu, dia menyebutkan hal itu berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan. Menurut sejumlah warga selama ini daerah hulu jarang tersentuh pembangunan. “Kami ini wakil rakyat yang menjadi corong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi,” tegas Punding.

Sekadar diketahui tim reses Dapil V yang hadir di Kabupaten Kapuas berjumlah delapan orang. Drs Punding LH Bangkan (Ketua Tim), Ade Supriadi SP (Sekretaris). Kemudian anggota terdiri dari Iber H Iber Nahason, Said Ismail, H Syahrani Umbran SH, Kamsiah A Mamat, H Iwan Kuniawan dan Saidah, S.Hut. (humas)