BERBAGAI KEGIATAN MERIAHKAN HARI JADI KAPUAS

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Kota Kuala Kapuas Ke 204 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Kabupaten Kapuas Ke 54 Tahun 2010, Panitia penyelenggara menggelar berbagai acara kegiatan. Kegiatan yang digelar diharapkan dapat melibatkan langsung warga masyarakat Kabupaten Kapuas sebanyak-banyaknya, sehingga momen hari Jadi Kota Kuala Kapuas dan HUT Pemkab Kapuas benar-benar dirasakan dan milik semua lapisan masyarakat Kabupaten Kapuas. Demikian disampaikan Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kapuas Sapto Subagio , Jumat (26/2). Adapun agenda kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.	OLAHRAGA PRESTASI DAN OLAHRAGA TRADISIONAL	TGL. 1 S/D 18 MARET 2010	LAP. FUTSAL, LAP. RSUD, STADION, GOR P TARUNG, SEKOLAH CATUR, LAP. BOLA BASARANG DAN PELABUHAN KP3
2.	NIKAH MASSAL	TGL. 3 MARET 2010	MASJID AL-MUHAJIRIN ANJIR SARAPAT      KM. 1
3.	LOMBA MEWARNAI	TGL. 7  MARET 2010	SEKRETARIAT PWI
4.	FESTIVAL BUDAYA DAERAH	TGL.9 S/D 13 MARET 2010	GEDUNG KESENIAN GANDANG GARANTUNG
5.	PEMILIHAN PUTRA/PUTRI PARIWISATA DAN WISATA KULINER	TGL. 10 S/D 11 MARET 2010	GEDUNG WANITA LAWANG KAMELOH
6.	HIBURAN RAKYAT DI 3 KECAMATAN	TGL.11 S/D 14 MARET 2010	BASARANG, KAPUAS HILIR DAN KAPUAS TIMUR
7.	FESTIVAL VOKAL SOLO	TGL.14 S/D 15 MARET 2010	GEDUNG KESENIAN GANDANG GARANTUNG
8.	HIBURAN KESENIAN JAWA/PAGELARAN CAMPURSARI	TGL.12 MARET 2010	LAPANGAN BUKIT NGALANGKANG
9.	SEMINAR REFORMASI BIROKRASI	TGL.13 MARET 2010	GPU  MANGGATANG TARUNG
10.	SENAM  SEHAT MASSAL  DAN LOMBA BURUNG BERKICAU	14 MARET 2010	STADION OLAHRAGA  DAN  HALAMAN  GPU MANGGATANG TARUNG
11.	ANJANGSANA	TGL 15, 17 DAN 18 MARET 2010	PA BUDI SEJAHTERA, RUTAN, SDLB DAN LANSIA.
12.	ACARA ADAT MAMAPAS LEWU	TGL.17 S/D 20 MARET 2010	KUALA KAPUAS
13.	HIBURAN KESENIAN DAYAK DAN BALI	TGL.17 S/D 19 MARET 2010	LAPANGAN BUKIT NGALANGKANG
14.	RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KAPUAS	17 MARET 2010	GEDUNG DPRD KAB.KAPUAS
15.	SEMINAR MARIO TEGUH GOLDEN WAYS	TGL.19 MARET 2010	GPU  MANGGATANG TARUNG
16.	PAWAI BUDAYA	TGL.19 MARET 2010	STADION OLAHRAGA
17.	FESTIVAL BAND	TGL.19 S/D 20 MARET 2010	LAP. BUKIT NGALANGKANG
18.	UPACARA HARI JADI KAPUAS DAN HUT PEMDA KAPUAS	TGL.20 MARET 2010	STADION PANUNJUNG TARUNG
19	PEREMIAN PROYEK, ACARA ADAT LALUHAN DAN LOMBA PERAHU NAGA	TGL.20 MARET 2010	STADION OLAHRAGA DAN PELABUHAN  DANAU MARE
20.	EXPO/PAMERAN PEMBANGUNAN/TEMU USAHA	TGL.20 S/D 27 MARET 2010	LAP. BUKIT NGALANGKANG
21.	HIBURAN RAKYAT  BERSAMA GRUP BAND IBU KOTA JAKARTA ST 12	TGL.21 MARET 2010	STADION PANUNJUNG TARUNG
22.	KOMBIPAS HASUPA HASUNDAU BIKERS	TGL.26 S/D 28 MARET 2010	KUALA KAPUAS
22.	JALAN SANTAI	TGL.28 MARET 2010	LAP. BUKIT NGALANGKANG

WABUP HADIRI MUSRENBANG DI TIMPAH, PUJON DAN SEI HANYO

KUALA KAPUAS – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiga kecamatan bagian hulu di hadiri langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Suraria Nahan. Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu.

Jadwal kegiatan dilaksanakan berbeda yang dimulai sejak hari Senin ((22/2) di Timpah, lalu Selasa (23/2) di Pujon dan terakhir di Sei Hanyo hari Kamis (25/2). Sebelum digelar Musrenbang Tim dari Bappeda Kabupaten Kapuas menggelar Pramusrenbang di masing-masing wilayah.

Saat kegiatan berlangsung Wabup didampingi sejumlah Kepala SKPD. Mereka adalah Kepala PU, Kepala Dinkes, Kepala Dukcapil, Kepala BLH, Kaban Kesbangpol Linmas, Kepala BPMD dan Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

Selain itu turut pula hadir 4 anggota DPRD Kapuas Dapil V serta pejabat eselon III lingkup Pemkab Kapuas. Kegiatan Musrenbang untuk program pembangunan tahun 2011 ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat khususnya kades di wilayah setempat.

Secara umum dalam pelaksanaan Musrenbang harapan masyarakat mendapatkan perbaikan infrastruktur khususnya jalan. Kemudian perbaikan gedung sekolah dan kesehatan. Lalu penambahan tenaga guru dan kesehatan juga menjadi salah satu usulan masyarakat.

Menurut Wabup Suraria Nahan Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan.

Nantinya seluruh usulan dari kecamatan akan dapat disinergikan dengan kegiatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Sebab pada Tahun 2010 ini seluruh kecamatan di kabupaten kapuas mendapat alokasi dana yang cukup besar dari program tersebut disamping juga dapat memanfaatkan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan desa yang dilakukan oleh pihak-pihak lembaga non pemerintah atau NGO yang bekerja di wilayah Kabupaten Kapuas.

“Dengan tersusunnya kedua dokumen tersebut maka akan diketahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, disamping itu untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada,” jelas Wabup.

Diharapkan pula dari Musrenbang Kecamatan diperolehnya dokumen rencana kerja (renja) yang akan dibiayai kecamatan yang bersumber dari APBD kabupaten dan sumber lainnya (PNPM, partisipasi masyarakat, dunia usaha/swasta) pada tahun 2011 dan daftar kegiatan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau gabungan SKPD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2011. (*)

PNS MENJADI TELADAN KEWAJIBAN PAJAK

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat daerah Kabupaten Kapuas

bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya, karena suksesnya penerimaan kita merupakan salah satu

sukses pembangunan daerah Kabupaten Kapuas sebagai salah satu

pertanggung jawaban kita kepada yang maha kuasa.

Demikian sambutan tertulis Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM dibacakan

PLT Asisten I Drs Lesmiriadi pada pembukaan Sosialisasi Simulasi Surat

Pemberitahuan   (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi

Tahun 2009 bagi PNS se Kabupaten Kapuas, Selasa (23/2) di  Aula Kantor

Bupati Kapuas.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan

obyektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok  Wajib

Pajak (NPWP) dan wajib mengisi  SPT Tahunan pajak penghasilan dengan

benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya.

Bupati HM Mawardi menghimbau kepada PNS agar mendaftarkan NPWP dan

mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan serta menyampaikannya ke Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas.

Bupati menyambut baik apresiasi dari pihak Kantor pelayanan Pajak

Pratama Palangka Raya dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan untuk mengadakan sosialisasi dalam upaya agar lebih

meningkat kepatuhan PNS dan Pejabat Negara

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat daerah Kabupaten Kapuas bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena suksesnya penerimaan kita merupakan salah satu sukses pembangunan daerah Kabupaten Kapuas sebagai salah satu pertanggungjawaban kita kepada Yang Maha Kuasa.

 

Demikian sambutan tertulis Bupati Kapuas Ir. H. M. Mawardi, MM  yang dibacakan oleh PLT Asisten I  Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Drs. Lesmiriadi pada pembukaan Sosialisasi Simulasi Surat  Pemberitahuan Tahunan (SPT)  PPh Orang Pribadi Tahun 2009 bagi PNS se Kabupaten Kapuas, Selasa (23/2) di  Aula Kantor Bupati Kapuas.

 

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan wajib mengisi  SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya.

 

Bupati HM Mawardi menghimbau kepada PNS agar mendaftarkan NPWP dan mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kapuas.

 

Bupati menyambut baik apresiasi dari pihak Kantor pelayanan Pajak Pratama Palangka Raya dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk mengadakan sosialisasi dalam upaya agar lebih meningkatkan kepatuhan PNS dan Pejabat Negara untuk mematuhi Undang-Undang perpajakan sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan.

 

Menyadari seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi seperti pengaruh krisis global yang belum juga pulih sehingga lambatnya perputaran roda ekonomi yang berakibat lemahnya ekonomi masyarakat dalam membayar pajak , baik pajak daerah maupun pajak pusat.

 

Namun demikian HM Mawardi yakin penerimaan daerah meningjkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sebagaimana Visi dan Misi kami yaitu Membangun Masyarakat Kabupaten Kapuas yang Amanah  (Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera dan Tangguh).

 

Semetara itu Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)  Kuala Kapuas Kartini mengatakan, maksud kegiatan tersebut agar lebih meningkatkan kepatuhan PNS dan pejabat daerah untuk mematuhi perundang-undangan perpajakan sekaligus menjadi teladan terhadap masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT Tahunan Pajak pengasilan lebih awal dari batas waktu yang telah ditentukan, mengisi dengan benar, jelas dan lengkap.

 

Kepatuhan dan peran PNS yang diwujudkan dalam bentuk membayar pajak sangat diperlukan. Pajak yang dibayar digunakan untuk kelangsungan pembangunan dan pembiayaan Negara oleh karena itu sebagai wujud cinta kita kepada Bangsa dan Negara Indonesia, mari kita laksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, sebagai motto kami "Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunannya", terang Kartini.

CAMAT UNTUK PROAKTIF MEMFASILITASI PENYUSUNAN RPJMDES

Dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan sasaran perencanaan pembanguanan, Bupati Kapuas Ir. HM Mawardi, MM meminta kepada Camat dan jajarannya untuk secara proaktif memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagaimana amanat Permedagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Bupati HM Mawardi mengingatkan hal itu pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Selat, Senin (22/2). Mengingat keterbatasan dana Pemerintah, HM Mawardi minta forum Musrenbang Kecamatan benar-benar dapat menghasilkan usulan kegiatan prioritas masyarakat yang akan terus kita kawal sampai pada proses penganggarannya oleh karena itu semua pihak yang terlibat baik yang hadir sebagai narasumber maupun peserta dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi  dan pada saatnya merumuskan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara Musrenbang beserta lampiran-lampiran usulan kegiatan prioritas Kecamatan yang menjadi pegangan semua pihak untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Disamping itu  juga  kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara swadaya masyarakat agar tetap terus didorong. Oleh karena itu jajaran Kecamatan nantinya harus dapat menginventaris kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swadaya murni masyarakat yang selama ini tidak pernah diinformasikan secara baik. Karena kalau dilihat dari pendekatan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas maka Musrenbang Kecamatanlah yang merupakan pintu utama untuk membahas dan menyepakati program prioritas Kecamatan, ungkap Bupati HM Mawardi.

Pada Kesempatan yang sama Camat Selat Drs. Yusransyah mengatakan, Musrenbang di Tingkat Desa dan Kelurahan sudah dilaksanakan pada bulan Januari 2010 dan pra Musrenbang Kecamatan Selat dilaksanakan tanggal 21 Pebruari 2010. Yusransyah mengutarakan, bahwa usulan yang menjadi skala prioritas saat ini bukan merupakan daftar keinginan tetapi kebutuhan yang memang sangat mendasar dan diperlukan masyarakat. Musrenbang tersebut diikuti sejumlah Anggota DPRD Kapuas, SKPD, Kepala UPTD Kecamatan selat, Koordinator/Konsultan PNPM –MP, Lurah, Kepala Desa dan LSM.

BUPATI EKSPOS PEMBANGUNAN PELABUHAN BATANJUNG DI DEPHUB

Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya melakukan  terobosan untuk

memperjuangan pembangunan pelabuhan Batanjung di Kecamatan Kapuas

Kuala.

Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan ekspos/paparan oleh Bupati

Kapuas Ir HM Mawardi MM di Departemen Perhubungan RI  , Jumat (19/1).

Turut mendampingi Bupati ,  Kadis Hubkominfo Kalteng Hatta, Kadis

Hubkominfo Kapuas Drs Oka Ariawan, Kepala Bappeda Ir Herson B Aden

M.Si, Asisten II Ir Granit Sugiarto , Konsultan, dan bebepara pejabat

lainnya, terang Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Humas

dan Protokol Kapuas Sapto Subagio.

Sedangkan dari Departemen Perhubungan yaitu  Direktur Pelabuhan dan

Pengerukan Ir Suwandi Saputro, Kasubdit  Pengembangan Pelabuhan Ir

Chandra Irawan dan beberapa pejabat Dephub lainnya.

Dalam paparannya Bupati HM Mawardi mengungkapkan, perrtumbuhan ekonomi

Kabupaten Kapuas perlu didukung infrastruktur pelabuhan laut sebagai

in outlet wilayah agar mampu memberikan peranan aktif dalam proses

produksi dan distribusi barang dan penumpang.

Data sekunder yang dianalisis didapatkan tingkat pertumbuhan penduduk

sebesar 0.93 % dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 5,61 % . Dari

prediksi tersebut, jumlah perjalanan orang dan barang di masa datang

akan dapat diperkirakan mengalami peningkatan pesat.

Pembangunan pelabuhan laut Batanjung di Kabupaten Kapuas akan

memberikan manfaat langsung bagi perpindahan barang terkait dengan

perdagangan dan perindustrian serta komoditas sumber daya alam berupa

tambang atau hasil perkebunan , yang akan menjadi andalan di

Kalimantan Tengah untuk keperluan ekspor, dan membangkitkan arus

penumpang di wilayah tersebut.

Rencana pembangunan pelabuhan laut Batanjung di harapkan Bupati HM

Mawardi mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Departemen

Perhubungan,   sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Dephub RI Ir Suwandi

Saputro mengatakan akan mempelajari paparan yang disampaikan. Pada

kesempatan itu dilakukan tanya jawab/dialog.

Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya melakukan  terobosan untuk memperjuangkan pembangunan pelabuhan Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan ekspos/paparan oleh Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM di Departemen Perhubungan RI, Jumat (19/1).

 

Turut mendampingi Bupati, Kadis Hubkominfo Kalteng Hatta, Kadis Hubkominfo Kapuas Drs. Oka Ariawan, Kepala Bappeda Ir. Herson B Aden, M.Si, Asisten II Ir Granit Sugiarto  Konsultan, dan bebepara pejabat lainnya, terang Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Kapuas Sapto Subagio. Sedangkan dari Departemen Perhubungan yaitu  Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ir. Suwandi Saputro, Kasubdit  Pengembangan Pelabuhan Ir. Chandra Irawan dan beberapa pejabat Dephub lainnya.

 

Dalam paparannya Bupati HM Mawardi mengungkapkan, perrtumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas perlu didukung infrastruktur pelabuhan laut sebagai in outlet wilayah agar mampu memberikan peranan aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan penumpang.

 

Data sekunder yang dianalisis didapatkan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0.93 % dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 5,61%. Dari prediksi tersebut, jumlah perjalanan orang dan barang di masa datang akan dapat diperkirakan mengalami peningkatan pesat.

 

Pembangunan pelabuhan laut Batanjung di Kabupaten Kapuas akan memberikan manfaat langsung bagi perpindahan barang terkait dengan perdagangan dan perindustrian serta komoditas sumber daya alam berupa tambang atau hasil perkebunan, yang akan menjadi andalan di Kalimantan Tengah untuk keperluan ekspor, dan membangkitkan arus penumpang di wilayah tersebut. Rencana pembangunan pelabuhan laut Batanjung di harapkan Bupati HM Mawardi mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Perhubungan,   sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

 

Sementara itu Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Dephub RI Ir Suwandi Saputro mengatakan akan mempelajari paparan yang disampaikan. Pada kesempatan itu dilakukan tanya jawab/dialog.

KERUGIAN KEBAKARAN PASAR BESAR DITAKSIR Rp3,8 MILIAR

KUALA KAPUAS – Pemkab Kapuas berencana melakukan relokasi terhadap para korban kebakaran Pasar Besar di Jalan Mawar Kota Kuala Kapuas, yang terjadi Jumat (19/2)  lalu. Rencananya pedagang akan ditempatkan di dalam Blok R yang merupakan blok pasar milik Pemkab Kapuas. Kerugian akibat musibah ini ditaksir Rp3,8 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Sekda Kapuas, Drs H Nurul Edy, M,Si saat melihat langsung lokasi kebakaran, Sabtu (20/2) pagi. Saat itu Sekda didampingi Asisten III Setda Kapuas Djohansyah, Kepala Kesbanglinmas Djumrinson, Kabag Umum Setda Kapuas Riduan, Kabag Perekonomian Setda Kapuas Alamsyah. Camat Selat Yusransyah dan Lurah Selat Tengah Abdul Muis.

Menurut Nurul Edy musibah kebakaran tersebut menjadi perhatian serius oleh Pemkab Kapuas. “Yang pasti kami akan mendata korban kebakaran untuk selanjutnya dilakukan relokasi ke blok R Pasar Besar untuk alternatif berdagang sementara,” kata Nurul Edy.

Nantinya tambah Sekda, lokasi kebakaran akan ditata ulang, sehingga memudahkan para pedagang untuk berjualan. Khusus untuk lokasi blok pasar milik Pemkab Kapuas yang terbakar nantinya akan dibangun kembali. “Kami akan memprioritaskan pada korban untuk menempati kembali bangunan, jika sudah selesai dibangun oleh Pemkab Kapuas,” terang Sekda.

Selain meninjau lokasi kebakaran, Sekda beserta rombongan juga menyempatkan diri melihat tempat relokasi blok R yang nantinya akan ditempati para korban kebakaran. Lokasi ini dipilih karena letaknya tidak terlalu jauh dengan lokasi kebaran. Bahkan juga terletak di Pasar Besar.

Sementara itu Lurah Selat Tengah Abdul Muis dalam laporan tertulis kepada Camat Selat menyebutkan 12 rumah/ruko milik penduduk. Kemudian 10 kios milik Pemkab Kapuas . Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian sementara (material/harta) mencapai Rp3,8 miliar.

“Menurut keterangan warga yang dibenarkan oleh Ketua RT07/01 dugaan sementara asal api berawal dari antara kios yang disewakan oleh Bibi Penjual Roti kepada pedagang pakaian bekas,” kata Abdul Muis dalam suratnya. Mereka yang terkena musibah sebagian ikut menumpang di rumah saudara/keluarga dan sebagiannya lagi memiliki rumah tempat tinggal sendiri sehingga tidak ada yang terlantar. (*)

WABUP KUNJUNGI DESA TAMBAN SELATAN

KUALA KAPUAS – Pembangunan jalan menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan Wakil Bupati Suraria Nahan bersama warga masyarakat di Desa Tamban Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas. Saat itu Wabup beserta rombongan bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat sekaligus mendengar masukan dari warga.

Pertemuan yang berlangsung, Jumat (19/2) siang tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kesbanglinmas Djumrinson, Plt Asisten I Setada Kapuas  Lesmiriadi, Kepala Dinkes Ani Handaningroem, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan, PU, Bapedalda, BPMD, serta rombongan sepak bola dari Pemkab Kapuas.

“Pembangunan jalan diharapkan dapat dituntaskan dalam tahun 2012,” kata Wabup. Apalagi menjelang pelaksaan Musrenbang diharapkan masukan dari masyarakat khususnya terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2011.

Disamping itu Wabup juga berharap dukungan dari masyarakat terkait rencana Pelabuhan Bantanjung. “Harapan kami dengan Bapak Bupati Kapuas dengan terbangunnya Pelabuhan Bantanjung dapat memberikan multiplayer effek bagi masyarakat setempat secara khusus dan masyarakat di Kabupaten Kapuas secara umum,” tuturnya.

Saat itu, Wabup menilai Kecamatan Kapuas Kuala khususnya Lupak memiliki potensi untuk dikembangkan. Apalagi daerah ini tidak jauh laut, sehingga untuk potensi perikanan sangat menjanjikan. Tak hanya perikanan yang dapat dikembangkan, tapi juga pertanian dalam arti luas juga perlu ditingkatkan.

Usai pertemuan dengan warga wabup melakukan peninjauan jalan Wargo Mulyo tembus ke Lupak Dalam. Saat ini kondisinya sudah beraspal. Kemudian melihat Pustu, Sekolah Dasar,  Dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan dan penyerahan bantuan oleh raga, bola dan kostum sepak bola kepada warga desa setempat.

Menurut rencana didaerah tersebut akan digelar Turnamen Gubernur Cup tanggal 6 Maret 2010 yang akan buka langsung oleh Gubernur Kalteng. Wabup sendiri kini dipercaya sebagai Ketua PSSI Kalteng, sehingga bidang olahraga sepak bola menjadi salah perhatian Wabup. (*)

PEMEGANG IUP BATUBARA SEPAKAT PERCEPAT PRODUKSI

JAKARTA - Pertemuan antar investor batubara yang di gelar selama satu hari  di Hotel Barobudur Jakarta, Kamis (18/2)  menghasilkan 7 butir kesepakatan antar Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Kabupaten Kapuas dalam rangka percepatan operasi produksi.

Menurut Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Humas dan Protokol Setda Kapuas Sapto Subagio di Jakarta, kesepakatan tersebut disaksikan langsung Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM,  Sekda Drs H Nurul Edy M,Si, Assisten II Ir Granit Sugiarto, Asisten III Drs Johansyah dan Kadis Pertambangan dan Energi Ir Krin Prihatin.

Isi kesepakatan itu antara lain, melaksanakan kegiatan eksplorasi sesuai dengan tahapan perizinan yang telah diberikan dan mengurus izin pengguna kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu paling lama satu tahun.

Setelah mendapat IUP operasi produksi, siap mengurus izin prinsip pinjam pakai kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam waktu paling lama satu setengah tahun sejak dikeluarkannya IUP Operasi Produksi.

Dalam melaksanakan kegiatan operasi produksi, diwajibkan menggunakan jalan kabupaten yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas bekerjasama dengan PT Kapuas Tunggal Persada. Dengan melalui perundingan antara pemilik IUP dengan PT Kapuas Tunggal Persada.

Pemegang IUP batubara yang terkendala permodalan dan teknologi, dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP lain yang memiliki kemampuan. Pengalihan kepemilikan IUP/saham harus mendapat persetujuan tertulis Bupati Kapuas. Dalam bentuk kerjasama operasional cukup diketahui Bupati Kapuas.

Sebelumnya terang Sapto, Bupati HM Mawardi menyampaikan paparan tentang Evaluasi Kinerja Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam Rangka Percepatan Produksi Batubara di Kabupaten Kapuas.

Paparan dari perusahaan pemegang IUP dan investor batubara, pertemuan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab serta pertemuan antar investor dengan para pemegang IUP.

Keterangan Foto :

Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM  saat menyampaikan paparan pada pertemuan antar investor pertambangan batubara. Kamis (18/2) di Hotel Borobudur Jakarta.

PULUHAN TOKO DI PASAR BESAR TERBAKAR

KUALA KAPUAS – Musibah kebakaran terjadi di Kota Kuala Kapuas, Jumat (19/2) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Puluhan toko di Jalan Mawar  tepat diseberang Blok R habis terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Kebakaran yang terjadi disaat sebagian besar warga tertidur  lelap, mengagetkan warga sekitar. Saat itu pemilik toko berusaha menyelamatkan barang dagangnya yang dididominasi pedagang sembako. Api sendiri berhasil dijinakkan sekitar satu jam kemudian.

Puluhan unit pemadam kebakaran, baik milik Pemkab Kapuas maupun swadaya masyarakat turun ke lokasi. Bahkan sejumlah mobil pemadam dari Provinsi tetangga Kalsel juga ikut memadamkan api. Mereka datang secara spontanitas begitu mendengar adanya musibah kebakaran di Kota Kuala Kapuas.

Menurut warga sekitar api diketahui membakar sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu warga sekitar berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya. Namun karena bangunan yang berdempetan, api tidak bisa dikendalikan. Apalagi rata-rata bangunan terbuat dari kayu.

Diduga api berasal dari hubungan arus pendek aliran listrik dari salah satu toko yang ada di kawasan tersebut. “Saat itu saya terbangun karena mendengar ribut-ribut diluar. Tak taunya ada api di kawasan Pasar Besar,” kata Aban warga Jalan Anggrek Kota Kuala Kapuas.

Dituturkannya saat kejadian angin berhembus cukup kencang. Untungnya tak lama berselang hujan mengguyur Kota Kuala Kapuas. Hal ini sangat membantu petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api. “Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 02.30 WIB,” tukasnya. (*)

PEMKAB KAPUAS DUKUNG PERCEPATAN PRODUKSI BATUBARA

JAKARTA - Perusahaan yang telah mendapkan izin usaha produksi  untuk dapat memproduksi batubara dalam waktu dekat ini, dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas akan memberikan dukungan sepenuhnya guna percepatan produksi batubara, dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM pada pertemuan antar investor pertambangan batubara dalam rangka percepatan produksi batubara di Kabupaten Kapuas, Kamis (18/2) di Hotel Borobudur Jakarta, terang Kasubag Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan Pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kapuas Sapto Subagio di Jakarta.

Dalam pengelolaan pertambangan HM Mawardi ingin adanya manfaat yang dirasakan lansung baik bagi pelaku usaha pertambangan pada khususnya dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas pada umumnya, dengan dilandasi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Selain adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Daerah, pembangunan di sektor pertambangan dapat menggerakan dan meningkatkan perekonomian (economic multiplier effect), khususnya pada sektor-sektor lainnya yakni usaha perkebunan, pertanian dan perikanan termasuk sektor kehutanan.

Dengan meningkatnya investasi di sektor pertambangan, diharapkan menjadi daya tarik untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor lainnya yang potensial, sehingga hal ini akan semakin membuka peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar.

Bupati HM Mawardi mengharapkan Kepada para memegang izin usaha pertambangan  batubara  baik yang dalam tahapan eksplorasi maupun produksi dapat memberdayakan masyarakat , khususnya masyarakat di Kecamatan-Kecamatan dan Kabupaten Kapuas pada umumnya.

Baik yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pertambangan maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana perusahaan. Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Ir Krin Prihatin, maksud kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana progres kegiatan yang telah dicapai oleh pemegang izin usaha pertambangan dan kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Dengan tujuan untuk dapat menemukan solusi pemecahan masalah dan kendala-kendala yang ada guna tercapainya percepatan produksi batubara di wilayah Kabupaten Kapuas. Pertemuan itu diikuti 51 pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kapuas dan 4 investor, berlansung satu hari penuh. Dihadiri pula Sekda Kapuas Drs H Nurul Edy M,Si, Asisten II Ir Granit Sugiarto dan Asisten III Drs Johansyah. (*)

PEMANTAPAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KABUPATEN KAPUAS

KUALA KAPUAS – Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas dilaksanakan Rapat koordinasi (Rakor) dengan Non-Governmental Organization (NGO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas, Rabu (17/2). Kegiatan yang ini diprakarsasi oleh Bappeda Kabupaten Kapuas itu juga dihadiri SKPD terkait.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas, Ir Herson B Aden, M.Si kegiatan ini sebagai sarana untuk mensingkronkan kegiatan Pemkab Kapuas bersama NGO/LSM. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. “Yang pasti kami ingin mensinkronkan kegiatan Pemda dengan NGO/LSM,” kata Herson.

Nantinya segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh NGO/LSM akan dirumuskan bersama dengan musrenbang yang dilakukan secara berjenjang. Mulai musrenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten serta musrenbang provinsi.

Dikatakan Herson, rata NGO/LSM yang bekerja di wilayah Kabupaten Kapuas bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Dalam proses perencanaan, sangat diperhatikan skala prioritas pada aspek partisifasi masyarakat dan diketahui oleh NGO/LSM.

Saat pertemuan tersebut tercatat 8 NGO/LSM yang hadiri. Mereka adalah Kalimantan Forest and Climate Partnership (KFCP), Kemitraan Partnership, CARE, Sluices, Yayasan Cakrawala Indonesia, Yayasan Petak Danum dan Yayasan Tahunjung Tarung.

Adapun kesimpulan hasil rakor meminta agar seluruh kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh NG/LSM dapat dilaporkan kepada Pemkab Kapuas dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kapuas. Kemudian peserta rapat sepakat agar kegiatan serupa dapat terus berlanjut secara periodik.

“Kegiatan ini perlu diteruskan/tindak lanjut, terlepas dari tanggapan miring mengenai pandangan terhadap NGO/LSM. Untuk itu saya berharap ada kerjasama yang baik dengan pihak NGO/LSM berupa ekspose bersama yang diatur dalam satu momen. Kemudian ada sharing terhadap SKPD yang berkompeten dan terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan,” tukasnya. (*)

PERTEMUAN ASOSIASI PERHUTANAN HASILKAN 9 REKOMENDASI

KUALA KAPUAS – Ada 9 rekomendasi yang dihasilkan dalam Pertemuan Lingkup Masyarakat Perhutanan Indonesia Regional Kalimantan yang digelar di Kabupaten Kapuas, Selasa (16/2).

Hasil rekomendasi ini di ekspos langsung oleh Ketua Komda Asosiasi Pengusahan Hutan (APHI) Kalteng, Ir HM Mawardi, MM dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Café Terapung, Selasa (16/2) malam. Saat itu Mawardi didampingi oleh sejumlah pengurus Asosiasi Perhutanan.

Pertama rekomendasi yang disepakati yakni perlu dilakukan penyelarasan antara UU otonomi daerah dan Undang-undang tentang kehutanan yang memungkinkan pemda berwenang dan berkompeten untuk melakukan pengurusan dan pembangunan hutan secara optimal.

Kedua perlu ada terobosan politik untuk dapat mengatasi persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan sektor non kehutanan di dalam kawasan kehutanan di dalam kawasan hutan dengan adanya Undang-undang tata ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebabkan kebutuan penyelesaian dalam rangka merespon berkembangnya kegiatan sektor kehutanan yang demikian pesat.

Kemudian mengusulkan kepada asosiasi-asosiasi lingkup MPI secara bersama membentuk pokja yang bertugas melakukan kajian dan langkah-langkah konkrit dalam mencari solusi bersama untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan antara Kementrian Kehutanan dengan institusi penegak hukum dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kegiatan lapangan maupun dalam peredaran hasil hutan.

“Perlu pula dilakukan deregulasi dan debiraokratisasi dalam proses perizinan, proses pengelolaan hutan maupun peredaran hasil hutan dalam rangka menekan ekonomi biaya tinggi,” jelas Mawardi.

Selanjutnya melaksanakan kerjasama antara Pemkab Kapuas dan asosiasi lingkup MPI dalam rangka memfasilitasi dan mempercepat pembangunan hutan tanaman rakyat dalam waktu dekat yang akan diimplementasikan melalui MoU tiga pihak antara masyarakat, Pemkab dan asosiasi.

Perlu pula ditinjau kembali ketentuan tentang pelaksanaan penggunaan DAK-DR dengan maksud agar daerah mempunyai keleluasaan dalam pelaksanaannya sehingga penggunaan DAK-DR mencapai sasaran yang diinginkan yaitu terbangunnya hutan-hutan tanaman yang dapat dikelola secara berkelanjutan tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi ketujuh yakni perlu ditinjau kembali peraturan daerah menyangkut pungutan tentang alat berat khusus digunakan di dalam kawasan hutan, karena alat-alat tersebut tidak berada di ranah publik.

Perlu pula dukungan dan fasilitasi dari instansi kepada para pengelola usaha kehutanan secara lestari dengan diperolehnya sertifikat ekolabel/SFB.

Terakhir untuk mempercepat pembangunan HTI perlu adanya insentif dari pemerintah berupa kemudahan perizinan dan  insentif penggunaan dana DR dengan suku bunga seperti pada pembangunan HTR. “Hasil rekomendasi ini nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait termasuk Kementrian Kehutanan,” tukasnya.

Menurut Mawardi yang juga sebagai Bupati Kapuas, rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Komda APHI Kalteng, Ir HM Mawardi MM, Bakorda MPI Kalsel Adi Laksono SH, Komda APHI Kalsel Herman Wiyono, Bakkorda MPI Kaltim Ir Rahardjo Benyamin, Komda PHI Kaltim MP Sinaga, Bakorda MPI/APHI/APINDO Kalbar Gusti Hardiansyah, DPD APKINDO Kalteng Yudhi Kasminanto serta DPD APKINDO kalsel H. Sudaryanto. (*)

AIR KOLAM TUA DI JEJANGKIT TAK LAYAK KONSUMSI

KUALA KAPUAS - Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air kolam tua, dari Desa Sei Jangkit, Kecamatan Selat telah selesai dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas dr Ani Handaningroem mengungkapkan ada tiga parameter pemeriksaan yang dilakukan terhadap air kolam itu, yakni secara fisik, kimia dan bakteriologi.

Ani menegaskan, dari hasil pemeriksaan laboratorium, air kolam itu sangat tidak memenuhi syarat sebagai air bersih dan air minum. “Secara fisik air itu jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan serangan ginjal, sedangkan secara bakteriologi dapat menyebabkan serangan pencernaan dan menyebabkan diare,” tegas Ani Handaningroem.

Ani menerangkan, air itu juga dinyatakan mengandung bakteri E. Coli dan Coli Form. Bakteri tersebut hanya terdapat pada feces (kotoran manusia atau hewan). “Jika nanti air itu mengandung, bakteri tersebut berarti air itu telah tercemar kotoran dari manusia ataupun hewan,” jelasnya.

Dikatakannya, jangankan untuk dikonsumsi, untuk berwudu saja air tersebut tidak layak. Karena bakteri itu bisa masuk saat kita berkumur. Kendati demikian, dia mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima laporan adanya warga yang sakit akibat minum air kolam itu.

“Ini bisa disebabkan tidak ada warga yang melapor. Disamping itu, warga yang datang mengambil dan mengkonsumsi air kolam itu juga banyak dari daerah luar,” aku Ani.

Dia mengungkapkan, dengan telah diketahui hasil pemeriksaan laboratorium terhadap air kolam itu, pihaknya akan memberikan pengumuman dan penyuluhan kepada warga bahwa air itu memang sangat tidak layak konsumsi dan membahayakan kesehatan.

Ani menegaskan, adanya anggapan dari masyarakat bahwa air itu mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit sangat tidak rasional. “Secara ilmiah, itu sangat tidak mungkin,” tegasnya. Dia mengungkapkan, kendati dalam mengkonsumsi air itu direbus terlebih dulu tetap tidak layak konsumsi. “Kalau direbus memang bakteri akan mati, tapi zat kimia yang terkandung tidak bisa,” tandasnya.

Meskipun hasil pemeriksaan laboratorium air itu dinyatakan tidak sehat, namun pihak dinas kesehatan sendiri tidak berani mengambil keputusan melakukan pelarangan bagi warga yang mengambil dan mengkonsumsi air tersebut. “Kalau soal larangan itu bukan wewenang kami,” kilahnya.

Dia mengaku, pihaknya hanya akan memberikan penyuluhan dan imbauan kepada warga bahwa air itu memang tidak layak untuk dikonsumsi. (*)

PERAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN ALAMI PENURUNAN

KUALA KAPUAS – Ditengah pesatnya dinamika perkembangan usaha berbasis lahan seperti perkebunan dan petambangan, peran kontribusi kehutanan mengalami penurunan. Realitas tersebut sejalan dengan kian buruknya citra dunia kehutanan di mata berbagai sektor dan instansi, termasuk pemerntah daerah.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), H Sudradjat DP dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum MPI, Rahaya Benyamin saat membuka Pertemuan Regional Kalimantan Asosiasi Pengusaha Sektor Kehutanan di Café Terapung, Selasa (16/2) pagi.

Menurutnya investasi dan keberadaan dunia usaha kehutanan dewasa ini memiliki posisi dinilai tidak lagi penting dan strategis. Atas dasar perkembangan tersebut, maka MPI sangat menghargai sekaligus mendukung pertemuan ini.

Forum ini selain diharapkan bisa menghasilkan pandangan-pandangan visioner jauh kedepan dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kehutanan. Baik, dalam kerangka kelangsungannya maupun dalam upaya meningkatkan kelanjutannya.

“Saya berharap seluruh asosiasi lingkup MPI Regional Kalimantan bisa berpartisipasi dan membangun konsolidasi organisasi dalam rangka penguatan organisasi usaha sektor kehutanan,” terangnya.

Sementara itu Bupati Kapuas HM Mawardi mengungkapkan sektor kehutanan saat ini trennya jauh sekali menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sektor kehutanan tidak bisa diharapkan lagi, Sebab, saat banyak muncul persoalan-persoalan yang harus dicarikan solusinya. Misalnya semakin menurunnya hutan alam untuk menunjang produksi kehutanan. Lalu menurunnya kualitas ekologi. Terakhir sulitnya memenuhi kebutuhan bahan baku kayu lokal. Contoh Kabupaten Kapuas memiliki hutan, tapi nyatanya saat ini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan kayu.

Dua tahun beturut-turut setiap 17 Agustus Bupati selalui mengunjungi Rumah Tahanan Kapuas. Ironisnya yang paling banyak menghuni adalah masyarakat paling bawah yang ditahan hanya karena persoalan kayu 3 atau 4 meter kubik. “Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi,” kata Bupati prihatin.

Sehingga kedepan kedepan harus dipikirkan bagaimana pemanfaaan hutan serta pelestariannya untuk masyarakat bisa terjawab. “Saya berharap dalam pertemuan ini dapat ditemukan jawaban dari persoalan itu,” jelasnya. Selain itu belum tuntasnya RTRWP juga menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Bupati berharap pertemuan ini pertemuan ini dapat merumuskan suatu kesimpulan yang dapat membantu anggota dalam menghadapi persoalan sektor kehutanan. Diharapkan nantinya kesimpulan pertemuan ini dapat disampaikan kepada Menteri Kehutanan serta pihak terkait.

Ketua Panitia, Ir Emon Sulaiman mengatakan jumlah peserta sebanyak 31 orang dengan rincian dari Jakarta 2 orang, Kalsel 3 orang, Kalbar 1 orang serta pengusaha perhutanan dari Kalteng. Munculnya ide pertemuan ini pada saat Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)  Kaltim mengadakan studi banding ke Palangka Raya. “Saat itu muncul ide pertemuan regional Kalimantan sambil membahas masalah sektor kehutanan,” terangnya.

Adapun pertemuan dilaksanakan di Kabupaten Kuala Kapuas karena saat ini Bupati Kapuas HM Mawardi juga dipercaya sebagai Ketua Komda Kalteng APHI. Disamping itu untuk mengenal lebih dekat dengan Kabupaten Kapuas. (*)

PEMKAB KAPUAS MENYAMBUT BAIK PERTUKARAN PEMUDA ANTARA NEGARA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menyambut baik kegiatan pertukaran pemuda antar negara yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Demikian sambutan tertulis Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM dibacakan Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Ir. Granit Sugiarto pada acara Ramah Tamah dengan Peserta Pertukaran Pemuda Indonesia–Kanada, Sabtu malam (13/2) di Gedung Kesenian Gandang Garantung Kuala Kapuas.

 

Bupati HM Mawardi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang telah menetapkan Kabupaten Kapuas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan MID Project Pertukaran Pemuda Indonesia-Kanada.

 

Dalam rangka proses pencerahan dan penumbuhan wawasan serta kreativitas pemuda diperlukan satu wahana yang dapat meningkatkan intensitas interaksi antar budaya, antara agama dan antar etnis bahkan antar negara, sehingga pemuda menjadi terbiasa dengan situasi dan kondisi yang berbeda.

Kepada para peserta peretukaran Pemuda Indonesia Kanada, HM Mawardi menginginkan agar dapat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan serta mengenal seni budaya di Kabupaten Kapuas. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menjalin rasa kekeluargaan antara sesama peserta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

 

Agar dapat menginformasikan apa yang telah didapat pada kegiatan MID project di Kabupaten Kapuas kepada negara/pemerintah masing-masing peserta, ungkap HM Mawardi.

 

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Drs. Edy Lukman Hakim MM menjelaskan, peserta MID Project Pertukaran Pemuda Indonesia–Kanada diikuti 21 orang, dari Negara Canada 9 orang, Sumatera Utara 2 orang, Bengkulu 1 orang, Sumatera Barat 1 orang, Jawa Timur 2 orang, Bali 1 orang, dan Provinsi Kalimantan Tengah 2 orang serta 1 orang pendamping dari Provinsi Kalimantan Tengah.

 

Tujuan kegiatan tersebut, untuk meningkatkan semangat nasionalisme, kesatuan dan persatuan dikalangan pemuda dan meningkatkan kapasitas serta sumber daya pemuda.

 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain orientasi kepada pemerintah, masyarakat dan pemuda. Meninjau kreativitas dan keterampilan seni budaya, kerajinan warga masyarakat, pemuda kelurahan dan pemuda desa berlangsung dari tanggal 11–14 Februari 2010.

HARGA GABAH MELONJAK NAIK

KUALA KAPUAS - Keberhasilan petani dalam peningkatan produksi padi melalui penggunaan varietas unggul Masa Tanam Oktober-Maret  (MT-Okmar) 2009/2010 memberikan hasil yang menggembirakan. Sebab, selain produktifitas yg cukup baik rata-rata diatas 3 ton/ha, harga jual juga melonjak tajam.

Menurut Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Kapuas, Ir Afiadin Husni dibeberapa tempat seperti Dadahup dan beberapa lokasi pertanaman padi VUB lainnya harga gabah melonjak hingga Rp32 ribu /blek ditingkat petani, dibanding tahun 2009 pada saat panen mencapai Rp23 ribu dan tertinggi Rp25 ribu.

Disamping itu harga ini jual petani diatas HPP ditetapkan Pemerintah Rp 2700/kg GKG dengan kadar air minimal 14 %, sedang gabah yang dijual petani kadar air diatas 18 %. Harga ini pun terus bersaing di lapangan, diperkirakan puncak maksimal mencapai Rp33 ribu, Panen VUB baru mencapai 20 %, puncak panen diperkirakan pada minggu IV Februari dan awal Maret.

Luas tanam padi VUB MT. Okmar 2009/2010 ini mencapai 19 ribu Ha lebih atau berkisar 71 % dari luas tanam MT. Okmar yang mencapi 27 ribu ha lebih. Meningkatnya nilai jual ini tentu akan memberikan dampak positif pada peningkatan produksi dan serta peningkatan luas tanam serta meningkatnya penggunanaan padi varietas unggul terutama MT. Okmar 2010/2011 kedepan. Sebagian kelompok tani pertama ragu akan keberhasilan pertanaman MT Okmar, karena tidak lumrah dilakukan, berkat motivasi PPL di lapangan terjadi peningkatan luas tanam yang cukup tinggi berkisar 3.000 Ha dibanding tahun lalu.

“Saya yakin tahun depan lebih meningkat lagi melihat keberhasilan ini. Salah satu upaya meningkatkan luas tanam yaitu melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dari sekali tanam menjadi 2 kali tanam, serta upaya pemanfaatan lahan tidur termasuk kanan kiri jalan,” terang Afiadin dalam rilis yang dikirimkan kepada Bagian Humas dan Protokol Setda Kapuas, hari Sabtu (13/2).

Dia berharap harga ini mampu bertahan hingga panen raya nanti, sehingga nanti memotivasi Kelompok Tani untuk meningkatkan produktifitas. Untuk menjaga stabilitas harga Dinas Pertanian TPH Kapuas didukung oleh Kelompok Usaha Bersama dibeberapa kecamatan, melakukan pembelian gabah dengan harga yang bersaing dengan pedagang luar daerah. “Kita ingin nilai tambah produk tetap dirasakan oleh masyarakat daerah ini. Karena dengan gabah bertahan dan dikelola di daerah ini akan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan,” tukasnya. (*)

INFLASI DI KAPUAS DIPENGARUHI OLEH 41 KOMODITAS

KUALA KAPUAS - Inflasi di Kabupaten Kapuas pada bulan Desember  2009 sebesar 0,43 % . Inflasi ini terjadi karena Ada 41 komoditas yang mempengaruhi, yaitu sebanyak 27 komoditas mengalami kenaikan harga dan 14 komoditas mengalami penurunan harga.

Komoditas yang mengalami kenaikan  harga diantaranya adalah tomat sayur 25,00 %; terong panjang 25,00 %; kelapa 14,84%; ikan selar 14,29%; seng 13,70%; celana panjang jeans 10,53%; dan beras 8,43%. Komoditas yang mengalami penurunan harga adalah kacang panjang    50,00%; ketimun -33,33%; oyong/gambas -29,41%; cabe hijau -20,00%; dan daging ayam ras -16,33%, komoditas yang memberikan andil deflasi terbesar adalah daging ayam ras sebesar  -0,29%.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas, Drs Teras Rumbang  dalam surat yang dikirimkan kepada Bappeda Kapuas belum lama ini. Menurutnya dari 7 kelompok pengeluaran, 6 kelompok mengalami kenaikan indeks harga konsumen dan 1 kelompok mengalami penurunan.

Kelompok yang mengalami kenaikan  yaitu kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 14,61%; kelompok sandang naik  14,17%; kelompok bahan makanan naik  2,72%; kelompok kesehatan naik 2,02%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik 1,50% dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,17%.

Kelompok  yang  mengalami penurunan indeks harga konsumen adalah kelompok  transportasi,  komunikasi dan jasa  keuangan  yaitu  turun     -8,61%.

Inflasi Kuala Kapuas bulan desember 2009 sebesar 0,43%, lebih tinggi dibandingkan bulan Nopember 2009 sebesar 0,41%, juga lebih tinggi dari inflasi nasional yaitu sebesar 0,33%, inflasi Palangkaraya sebesar 0,34%; dan deflasi Sampit -0,43%. Inflasi tahun kalender Kuala Kapuas ( Desember 2008 – Desember 2009 ) sebesar 3,44%. (*)

PERBAIKAN JALAN MENJADI PRIORITAS DINAS PU

KUALA KAPUAS – Perbaikan jalan kabupaten menjadi prioritas utama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kapuas. Sebab dari data yang ada panjang jalan kabupaten 1.676,96 km dan panjang jembatan 8.342,00 meter. Dari jumlah tersebut tercatat 693,46 km jalan rusak berat. 261,05 rusak, 466,10 km sedang dan 256,35 dalam kondisi baik.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas PU Kapuas, Ir Amry Baharuddin saat menyampaikan ekspos bidang pembangunan PU dihadapan insan pers pada Sabtu (13/2) malam di Cafe Terapung. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Kapuas HM Mawardi serta sejumlah Kepala SKPD termasuk puluhan wartawan media cetak dan elektronik.

Menurut Amry secara umum Dinas PU dibagi dalam 4 bidang dan 1 sekretariat. Bidang tersebut adalah Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan, Bidang Pertamanan dan Kebersihan.

Sementara itu Bupati Kapuas dalam paparannya mengatakan program PU akan sukses bila unsur-unsur yang terkait dengan ke-PU-an itu bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya dari sisi pekerjaan umum tapi juga rekan-rekan kontraktor dan konsultan dalam melaksanakan pembangunan. ”Kita disuguhkan data-data tentang ke-Bina Marga-an tentang jalan di Kabupaten Kapuas sekitar 1.600 km. Dan kalau dilihat kondisnya ternyata masih dalam kondisi rusak sehingga kalau dilihat dari APBD, maka sebagain besar terserap di Dinas PU,” jelas Bupati.

Sehingga dalam pembangunannya kepada Dinas PU dapat bekerja dengan baik, bukan terjadi tren penurunan kerusakan jalan makin bertambah. Tapi begaimana kedepan tren nya perbaikan.

Saya sudah mengambil kebijakan akan memacu pembangunan di  ruas jalan Kapuas menuju Mantangai –Timpah, Timpah ke Pujon, lalu Pujon ke Sei Hanyo. Anjir Sarapat-Catur-Lupak Dalam-Palampai. ”Saya berharap sebelum berakhinya masa jabatan kami dapat terselesaikan,” tuturnya.

Namun demikian Bupati mengaku anggaran yang terbatas cukup menggangu program-progam pembangunan. Misalnya masih banyak jalan di desa-desa yang belum tertangani, sehingga dalam pembangunan jalan desa dapat dibantu dari PNPM.

Inilah salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut, tetapi dalam musrenbang desa-desa meminta jalan pedesaan terus dibenahi. ”Kita saat ini tidak hanya tergantung dengan APBD kabupaten, tapi juga berharap dengan APBD provinsi melalui PM2L serta APBN.” terangnya. (*)

WARGA TELUK HIRI DAMBAKAN PERBAIKAN JALAN DAN RUMAH DINAS GURU

KUALA KAPUAS – Minimnya sarana dan prasarana jalan menjadi keluhan warga yang bermukim di Desa Teluk Hiri Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas. Saat ini warga hanya mengandalkan transportasi sungai jika ingin menuju ibokota kecamatan di Mandomai. Desa ini merupakan salah satu desa terisolir yang masuk Kecamatan Kapuas Barat.

Untuk melihat langsung kondisi desa dimaksud Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan pada hari Sabtu (13/2) pagi mengagendakan kunjungan kerja ketempat tersebut. Kala itu Wabup didampingi Asisten I Granit, Plt Asisten II Lesmiriadi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPMD,  Kepala Disbunhut serta Camat Kapuas Barat Perry Noah.

Selain itu tampak pula sejumlah kepala bidang dari Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Rombongan berangkat dari pendopo Rujab Bupati Kapuas menggunakan dua speedbout. Jarak tempuh ke Desa Teluk Hiri sekitar 1 jam perjalanan.

Saat tiba di lokasi kunjungan kerja, rombongan wabup disambut dengan acara adat potong pantan. Tradisi ini merupakan penghormatan kepada para pejabat/tokoh masyarakat saat baru tiba di tempat tersebut.

Pada pertemuan yang berlangsung di ruang SDN Teluk Hiri, Kades Teluk Hiri, Yuniah S Sawat menjelaskan luas wilayahnya mencapai 4,80 km persegi dengan jumlah penduduk 344 jiwa atau 91 kepala keluarga. Rata-rata penduduk setempat hidup sebagai petani dan nelayan.

“Saya mewakili warga disini berharap pemerintah daerah membuat akses jalan menuju Mandomai. Sebab saat ini kami hanya mengandalkan transportasi air,” terang Yuniah. Apalagi sejak desa ini ada, warga setempat belum dapat menikmati aliran listrik, karena tidak adanya jaringan listrik yang masuk ke desa tersebut.

Selain itu pihaknya juga mengharapkan perhatian pemda untuk bisa memperbaiki rumah dinas guru yang saat kondisinya sudah rusak berat. Disamping desa tersebut juga belum ada petugas medis serta tempat pelayanan kesehatan seperti poskesdes. “Saat ini jika ada warga yang sakit terpaksa kami menuju desa terdekat yang memiliki tenaga medis/kesehatan,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut Wabup Suraria Nahan berjanji akan memprioritaskan pembangunan di desa tersebut, khususnya pembangunan jalan. Apalagi saat ini badan jalan sudah ada. “Dari laporan Dinas PU badan jalan sudah ada tinggal melakukan peningkatan saja,” jelas Wabup.

Nantinya semua usulan yang telah disampaikan tersebut akan dikoordinasikan dengan program PM2L dan PNPM Mandiri. Sebab saat ini program tersebut sudah ada, jadi tingga singkronisasi  di lapangan. Saat ini jalan dari Mandomai-Desa Pantai sudah dilakukan peningkatan dengan sirtu. Kemudian jalan dari Desa Saka Tamiang-Desa Penda Ketapi dan Desa Teluk Hiri masih badan jalan.

“Untuk tenaga medis nanti akan diusahakan dalam penerimaan tahun ini. Begitu pula dengan pembangunan poskesdes, akan diusahakan tahun ini pula,” kata Kepala Dinas Kesehatan Ani Hadiningroem yang diminta wabup menyampaikan jawaban atas pertanyaan tenaga medis dan pembangunan sarana kesehatan.

Sementar itu Kepala Bappeda Kapuas Herson B Aden mengungkapkan pembangunan tersebut akan menjadi prioritas, sebab akan di sesuaikan dengan program yang ada. “Saya berharap semua usulan dapat diusulkan melalui musrenbangdes, untuk disampaikan ke musrenbang kecamatan dan selanjutnya ditindaklanjuti pada musrenbang kabupaten,” kata Herson.

Usai pertemuan Wabup beserta rombongan berkenan melihat langsung kondisi jalan desa yang telah dibangun melalui program PNPM Mandiri, selain itu wabup juga melihat kondisi bangunan rumah dinas guru yang saat ini sudah tidak layak lagi digunakan. Kemudian wabup juga melihat pelayanan dan pengobatan gratis yang dipusatkan disalah satu rumah penduduk setempat. (*)

LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH PERLU DIWUJUDKAN

Terlepas dari keinginan untuk memperoleh penghargaan Adipura maka lingkungan sehat dan bersih mutlak perlu kita wujudkan. Dapat kita bayangkan kalau lingkungan tempat tinggal , lingkungan pasar, lingkungan kantor , seperti membuang sampah saja tidak pada tempatnya/sembarangan akan terlihat pemandangan tidak teratur dan tidak indah. Demikian disampaikan Bupati Kapuas Ir HM Mawardi MM pada Sosialisasi Hasil Adupura (P.1) 2009/2010, Sabtu (13/2) di Aula Kantor Bupati Kapuas .

 

Berdasarkan penilaian Tim Adipura yang terdiri dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan dan Tim Penilai dari BLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008/2009, Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai kota kecil terbersih ke tiga Adipura untuk tingkat Kalimantan Tengah.

Dari hal tersebut maka untuk dapat meraih peringkat yang lebih baik Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui tim penilai Adipura memaparkan hasil penilaian tahap pertama tahun 2009/2010 agar kita mengetahui titik–titik pantau mana yang perlu diperbaiki dan dibenahi.

Untuk masa yang akan datang HM Mawardi mengingatkan kepada pimpinan SKPD,  Camat,  Lurah, Ketua-Ketua RT di Kecamatan Selat, seluruh anggota Tim Pokja Adipura, bekerja  keras dengan upaya dan dana yang tersedia untuk memperbaiki, merubah, meningkatkan titik-titik yang sudah diketahui skornya rendah sebelum pelaksanaan pemantauan tahap kedua program penilaian Adipura Tahun 2009/2010 pada awal bulan Maret mendatang.

HM Mawardi bersyukur atas nama Pemerintah daerah, bahwa selama ini warga masyarakat ibukota Kabupaten Kapuas sudah mulai sadar serta mengerti akan kebersihan dan keiindahan, untuk itu Bupati HM Mawardi mengucapkan terima kasih.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Lingkungan Hidup kabupaten Kapuas Drs. H. Zahirsyah Rovieq, S.Hut mengatakan, kegiatan itu diikuti Pimpinan SKPD, Seluruh  Pokja Adipura, Camat, Lurah, Ketua Rukun Tetangga (RT),  Pengurus pasar dan kepala sekolah yang menjadi titik pantau.

WABUP HADIRI TEMU NASIONAL KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JAKARTA – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Suraria Nahan saat bersalaman dengan Wakil Presiden RI Boediono. Kala itu Wabup menghadiri Temu Nasional Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Istana Negara pada hari Selasa (9/2) l

11 RAPERDA MENDAPAT RESPON BAIK DARI ANGGOTA DEWAN

KUALA KAPUAS – Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan ke-1 DPRD Kabupaten Kapuas dengan agenda menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap 11 buah raperda kembali digelar di Gedung Dewan pada hari Jumat (12/2) pagi.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Robert L Gerung bersama Wakil Ketua Iif Sarifudin. Sementara itu Bupati Kapuas HM Mawardi diwakili oleh Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan.

Dalam sambutannya Bupati Kapuas yang dibacakan oleh Suraria Nahan mengatakan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi pada dasarnya mendapat respon yang baik dari anggota dewan. Bahkan semua fraksi dapat menerima dan menyetujui 11 raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Terkait dengan saran fraksi-fraksi pendukung dewan yang menyarankan agar melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah raperda yang diajukan merupakan hal yang wajar. Namun demikian usul dan saran tersebut masih belum bisa dilakukan mengingat untuk melakukan kunjungan kerja diperlukan dana yang tidak sedikit dan ini merupakan tantangan bagi kita semua.

Disisi lain bahwa raperda tersebut sebelum disusun oleh masing-masing SKPD pemrakarsa sudah dilakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Keuangan di Jakarta yang membidangi masalah pajak daerah dan retribusi daerah.

“Hasil konsultasi tersebut diperoleh petunjuk yang menjadi bahan bagi SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan peraturan daerah,” kata Bupati dalam sambutannya.

Kemudian terkait dengan usul Fraksi PAN yang menanyakan berapa besar jumlah pasar yang dimiliki Pemkab Kapuas, serta jumlah blok pasar serta besarnya sewa blok pasar, hal ini nantinya akan disampaikan secara khusus oleh SKPD pemrakarsa.

Kepada Fraksi PPP yang meminta daftar inventaris perda terkait pajak dan retribusi juga akan disampaikan oleh Bagian Hukum Setda Kapuas. Selanjutnya kepada Fraksi Gerakan Peduli Daerah yang disampaikan merupakan masukan  dalam rangka pembahasan 11 raperda.

Tentunya raperda yang diajukan tersebut nantinya dapat menghasilkan perda, baik dari aspek yuridis formal maupun aspek nilai dan kegunaannya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat Kabupaten Kapuas.

Pada kesempatan itu Bupati juga menyampaikan pelaksanaan rapat kerja pemerintahan daerah dan bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi pelayanan publik pada tanggal 1 sampai 3 Februari lalu. Kegiatan tersebut telah menghasilkan kesepakatan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat mutlak dilakukan. Hal ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sekadar mengingatkan 11 raperda yang dibahas yakni Raperda Retribusi Pemakaian Sewa Blok Ruang Bangunan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Retribusi Pelayananan Kesehatan pada di Dinas Kesehatan serta Retribusi Izin Gangguan (HO)

Kemudian Retribusi IMB, Retribusi Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet, Pajak Burung Walet, Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi, Retribusi Penggantian Biaya Cetak  KTP dan Kartu Catatan Sipil, lalu Raperda Sistem Informasi Akuntasi Kependudukan (SIAK) serta Retribusi Biaya Cetak Kependudukan Kabupaten Kapuas. (*)

MUI BERENCANA KELUARKAN FATWA KOLAM TUA JEJANGKIT

KUALA KAPUAS – Majelis Ulama Indonesis (MUI) Kabupaten Kapuas berencana mengeluarkan fatwa terkait penomena kolam tua yang ada di Desa Jejangkit Kecamatan Selat. Namun sebelum dikeluarkan fatwa, MUI akan bekerjasama dengan instansi terkait yakni Dinas Kesehatan untuk meneliti kualitas air tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua MUI Kapuas KH Abdul Muthalib saat melihat langsung lokasi dimaksud bersama Bupati Kapuas HM Mawardi, Kapolres Kapuas Yul Imanullah, Kakandepag Kapuas H Mahli, Asisten III Setda Kapuas Djohansyah pada hari Jumat (12/2) siang.

“Untuk menyelamatkan akidah dan kepercayaan umat agar berhati-hati mengambil sesuatu dari alam. Sebab sesuatu yang diambil tersebut tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang diberikan Allah SWT,” kata Abdul Muthalib.

Sementara itu Kapolres Kapuas Yun Imanullah menjelaskan pada hari Sabtu (13/2) ini akan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk membicarakan masalah ini dengan pendekatan keagamaan. Apakah lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Sekaligus bersama dengan Dinas Kesehatan untuk meneliti sampel air, apakah layak di konsumsi atau tidak.

“Yang pasti  kami akan melakukan pengamanan di lokasi ini sebab saat ini khususnya pada hari Jumat begitu banyak masyarakat yang berkumpul di lokasi tersebut,” kata Yun Imanullah.

Ditempat yang sama Bupati Kapuas HM Mawardi mengaku prihatin atas penomena kolam tua yang ada di Desa Jejangkit Kecamatan Selat. Sebab, sejak dua bulan terakhir banyak warga yang berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut untuk mengambil air dalam kolam tersebut. Mereka percaya bahwa air yang ada di kolam tersebut mampu mengobati berbagai macam penyakit.

“Terus terang saya prihatin dengan kondisi ini, apalagi terlihat banyak warga yang berdesak-desakan untuk mengambil air dalam kolam tersebut. Padahal saat ini Pemkab Kapuas telah memberikan 11 pelayanan kesehatan dasar gratis kepada masyarakat,” kata Bupati usai salat Jumat di Masjid Nur Taqwa yang berdekatan dengan kolam tersebut.

Pelayanan kesehatan dasar gratis tersebut adalah konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana di puskesmas atas indikasi dokter, tindakan medis sederhana,  pemeriksaan dan pengobatan gigi,  pemeriksaan ibu hamil/ nifas/menyusui, bayi dan balita.

Selanjutnya pemberian obat obatan sesuai ketentuan, pelayanan KB (tidak termasuk biaya alat kontrasepsi) dan penanganan efek sampingnya, pelayanan gawat darurat, paket pelayanan rawat inap dan pertolongan persalinan.

Selain itu Bupati juga meminta masyarakat Untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sebab tanpa itu mustahil roda pemerintahan akan berjalan dengan baik. Apalagi dalam waktu dekat warga Kalteng akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng.

Menariknya kala itu Bupati berkenan menyumbangkan uang senilai Rp5 juta guna membantu pembangunan Masjid Nur Taqwa. Sumbangan diserahkan langsung oleh Bupati dan diterima oleh pengurus masjid setempat. Sekadar diketahui saat ini kondisi masjid sedang mengalami pemugaran karena termakan usia. (*)

JUNJUNG TINGGI HAK ASASI MANUSIA

KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas HM Mawardi mengajak semua pihak untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian ditegaskan Bupati Kapuas dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Hukum dan Politik, Drs Ladris Andin saat membuka Acara Sosialisasi HAM oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Kalteng di Hotel Roos Kabupeten Kapuas, pada hari Rabu (10/2) pagi.

Menurut Bupati, Negara Indonesia menjunjung tinggi HAM sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang tercermin dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I perubahan kedua atas UUD1945. “Hal tersebut juga merupakan perwujudan pengakuan kita terhadap Universal Declaration of Human Rights,” terangnya.

Bahkan saat ini Indonesia telah meratifikasi Internasional Covenan On Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Internasional Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. “Kita juga telah memiliki Undang-undang tentang HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999,” ungkapnya.

Indonesia sebagai negara yang heterogen yang terdiri dari multi etnis, multi agama dan multi kultur pada satu sisi menjadi kebanggaan tersendiri sebagai bangsa yang besar. Akan tetapi jika tidak dikelola secara baik dengan menegakkan prinsip toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, dengan adanya perbedaan yang seharusnya merupakan modal utama pembangunan justru akan menimbulkan potensi disintegrasi bangsa.

Indonesia perlu mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan isi dari ketiga Undang-undang tersebut diatas, terutama isi yang terdapat didalam kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik.

Komitmen yang kuat tersebut, tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga pembenahan hukum yang mendukung penegakan hukum atau penegakan kovenan-kovenan tersebut. Jika hanya dengan komitmen secara retorika akan sia-sia belaka. Inilah kenyataan yang selama ini terjadi.

Penegakan hukum dan pembenahan hukum atau penegakan kovenan-kovenan tersebut merupakan arti penting dari ratifikasi dua kovenan HAM tersebut. Pembenahan hukum juga diartikan sebagai upaya menyesuaikan atau mengharmoniskan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur HAM. Mulai dar tingkat Undang-undang hingga peraturan dibawahnya. (*)

7 FRAKSI DEWAN SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM 11 RAPERDA

KUALA KAPUAS –  Bupati Kapuas HM Mawardi hadir dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun 2010 di Gedung DPRD Kapuas pada hari Selasa (9/2) pagi. Kala itu agenda sidang mendengarkan pandangan fraksi-fraksi pendukung dewan atas 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Robert Lunih Gerung saat memimpin jalannya sidang paripurna mengatakan 11 raperda yang diajukan Pemkab Kapuas ini akan mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi. “Nantinya 7 fraksi pendukung dewan akan menyampaikan pemandangan umum atas 11 raperda tersebut,” kata Robert.

Ke 11 raperda tersebut adalah Raperda Retribusi Pemakaian Sewa Blok Ruang Bangunan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Retribusi Pelayananan Kesehatan pada di Dinas Kesehatan serta Retribusi Izin Gangguan (HO)

Kemudian Retribusi IMB, Retribusi Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet, Pajak Burung Walet, Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi, Retribusi Penggantian Biaya Cetak  KTP dan Kartu Catatan Sipil, lalu Raperda Sistem Informasi Akuntasi Kependudukan (SIAK) serta Retribusi Biaya Cetak Kependudukan Kabupaten Kapuas.

Saat sidang berlangsung tercatat 32 anggota dewan hadir dan 3 berhalangan hadir. Kala itu tujuh fraksi dewan yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan dan Fraksi  Gerakan Peduli Daerah menyampaikan masing-masing pemandangan umumnya melului juru bicaranya. (*)